Dari Lalu Mara Sampai Toni Apriliani Akhirnya Ke DPR Juga

Anda tentu masih ingat dengan iklan “Jeruk kok makan jeruk” atau kasus terkini yang sedang heboh di jagad peradilan Indonesia “AAL vs Briptu Rusdi”. Anda juga tentu masih ingat dengan “ancaman” manajer Pelita Jaya yang juga merupakan jubir keluarga Bakrie sekaligus Wakil Sekjen Partai GOLKAR, Lalu Mara Satriawangsa yang akan melaporkan ketua komisi disiplin (KOMDIS) PSSI dan penanggungjawab TIMNAS ke DPR. Dan yang pasti saya, anda dan kita semua juga tidak akan pernah lupa mengenai janji Lalu Mara Satriawangsa yang siap di-SUNAT 2 kali jika Diego Michiels pindah dari Pelita Jaya. Belum hilang kehebohan yang disebabkan oleh kepanikan Wakil Sekjen Partai GOLKAR, Lalu Mara Satriawangsa karena berbagai manuvernya tidak digubris. Mungkin karena takut janji sunat 2x-nya ditagih suporter Pelita Jaya, Lalu Mara pun sibuk bolak-balik DPR, BOPI, Kantor Pengacara dan mencari 1001 alasan baru untuk terus menyerang PSSI. Lewat koleganya di KPSI, Lalu Mara membuat dagelan baru dengan melapor kisruh PSSI ke DPR. Di pimpin oleh ketuanya, Toni Apriliani (Partai GOLKAR) KPSI meminta dukungan DPR untuk menyelenggarakan KLB. Hasilnya, beberapa anggota Fraksi GOLKAR dari komisi X mendukung langkah Toni Apriliani untuk menyelenggarakan KLB. Bagi publik pecinta sepakbola di tanah air, dukungan komisi X dari Fraksi Golkar terhadap KLB jelas bukan hal yang aneh. Istilahnya “sesama politisi dilarang saling menjegal”, anggota partai Golkar yang sedang mencari dukungan KLB minta dukungan pada fraksi partai GOLKAR, tempatnya bernaung dan berlindung. Bagaimanapun, Partai Golkar, melalui fungsionarisnya Nurdin Halid pernah merasakan kenikmatan mengelola PSSI. Bahkan dalam sebuah pertemuan kader GOLKAR di Sulawesi dalam rangka PILKADA, Nurdin Halid mengatakan bahwa “keberhasilan TIMNAS di piala AFF adalah berkat Partai GOLKAR”. Kita harus terus berjuang melawan lupa. Sekedar mengingatkan kembali, anggota KPSI adalah para politisi yang pernah memimpin PSSI selama 8 tahun dan GAGAL TOTAL. Tujuan politisi bukan lah memajukan sepakbola melainkan meraih popularitas dan kekuasaan. Jadi hal yang wajar ketika mereka (KPSI) menggunakan lembaga politik sebagai tempat perlindungan dan mencari dukungan. Dan menjadi hal yang wajar juga ketika kolega, rekan sejawat, teman lobi dan sahabat seperjuangan mendukung permintaan KPSI. Keinginan KPSI menyelenggarakan KLB sesuai STATUTA telah gagal karena tidak memenuhi syarat. Bahkan kini kebohongan mereka satu per satu mulai terungkap. Pengaduan mereka ke CAS juga butuh waktu lama dan belum tentu menang. Maka jalur pintas yang ditempuh adalah lewat jalan politik karena disanalah habitat mereka. Di sana pula mereka bisa berkongkalingkong dengan para koleganya untuk menyerang PSSI. Jika langkah politik juga gagal, maka SANKSI FIFA adalah target akhir mereka. Istilah kerennya “TIJI TIBEH”, semua harus kalah, tidak boleh ada yang menang. Maka jargon baru mereka adalah “tunggu tanggal mainnya pada bulan Maret, karena KLB adalah harga mati”.