WAWANCARA Djohar Arifin Husin: Tunjukkan Pasal Mana Yang Kami Langgar

RMOL. Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin menganggap, usulan Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan tindakan yang tidak berdasar.

“KLB dilakukan kalau ada statuta yang dilanggar. Nyatanya tidak ada satu pun pasal di statuta yang kami langgar,” tandas Djohar Arifin Husin, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (13/1).

Seperti diberitakan, beberapa orang yang tergabung dalam Komite Penyelamat Sepak bola Indonesia (KPSI) mengajukan diselenggarakan KLB. Mereka menganggap PSSI di bawah kepengurusan Djohar Arifin telah melanggar statuta PSSI.

Perpecahan di PSSI dipicu dua­lisme kompetisi, Indonesia Super League (ISL) dan Indo­nesia Pre­mier League (IPL). Para pemain tim nasional yang ber­main di ISL tak bisa memperkuat tim nasional Indonesia karena IPL merupakan liga resmi PSSI. Sementara FIFA sudah memberi batas waktu hingga 26 Maret 2012, bila kon­flik belum selesai, Indonesia akan terkena sanksi.

Menurut Djohar, semua yang di­lakukan di PSSI harus ber­dasarkan aturan. Tidak begitu saja bisa berjalan tanpa aturan. Untuk itu, PSSI tidak mau terlalu mengurusi hal tersebut. Sebab, masih banyak program yang akan dijalankan PSSI ke depan.

“Kita fokus ke program yang sudah kami rancang. Untuk ma­salah itu, ada tim yang mengu­rusi,” tandas Djohar.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa PSSI terus gaduh?

Terus terang, masyarakat muak melihat keributan terus seperti ini. Kami akan berkonsentrasi ke program saja.

Kami lihat masyarakat Indo­ne­sia menginginkan adanya pres­tasi bagi sepak bola Indone­sia. Ka­rena itu, kami akan kon­sentrasi mempersiapkan pro­gram dengan matang, bukan membuang energi.

Kepengurusan Anda baru ter­bentuk, kenapa digoyang?

Saya menganggap kami di sini ibarat dikontrak untuk membuat rumah, dengan target 2015 se­lesai. Namun sekarang ketika kami baru membangun fondasi, tiba-tiba kami diminta untuk menunjukkan jendela dan ubin dari bangunan itu.

Hasil yang kami buat saat ini akan terlihat 2015. Nah ketika itu sudah jadi dan ternyata jendela dan ubinnya tidak bagus, silakan marahi kami. Tapi saat ini kan posisi kami baru menjalankan proses itu.

Anda dituduh melanggar sta­tuta?

Tolong tunjukkan pada saya, pasal dan bagian statuta mana yang kami langgar. Tidak ada statuta yang kami langgar.

Kalau terkait penetapan klub dari 18 menjadi 24?

Kita kan dari nol semua, begitu Asian Football Confederation (AFC) mengatakan kita belum ada klub profesional, semuanya kan dianggap nol. Kami diberi­kan dispensasi selama tiga tahun, deadline-nya 13 Oktober 2011. Artinya klub apa saja anggota PSSI bisa menjadi profesional asalkan memenuhi lima kriteria yang diminta AFC.

Maka klub-klub itu berlomba. Setelah diverifikasi, sebenarnya ada 36 klub.

KPSI meminta PSSI agar me­ngikuti kongres di Bali, tangga­pan Anda?

Kami berpedoman pada reka­man dan notulen rapat pada kongres di Bali. Tidak ada satu pun keputusan dari hasil kongres Bali yang kami langgar.

Bagaimana dengan hasil du­kungan KLB yang diberikan KPSI?

Verifikasi dukungan KLB itu sudah tahap pertama. Nanti ada tahap kedua.

Tapi terus terang kami katakan, Komite Eksekutif dengan pertim­bangan yang sangat matang, menolak diselenggarakannya KLB. Karena kalau KLB, harus ada pasal di statuta yang di­langgar.

Anda mengatakan akan fo­kus pada program, apa saja itu?

Ada berbagai turnamen sepak bola di luar negeri, seperti di Hong Kong untuk usia pemain U-17. Kemudian kami kerja sama dengan Universitas Gunadarma untuk meningkatkan sistem informasi. Bulan ini launching.

Ada juga kerja sama dengan televisi untuk mencari sponsor­ship. Televisi Malaysia ingin menyiarkan kompetisi kita di sana. Mereka menganggap ada market, yaitu warga Indonesia yang bermukim di Malaysia. Palestina pun seperti itu, bulan Mei kami diundang.

Bagaimana MoU dengan BPKP?

Ini kerja sama penting bagi kami. Kami minta dukungan BPKP agar tata kelola keuangan PSSI benar. Kami minta kepada semua pemain, official, perangkat pertandingan agar fair play mengelola keuangan.

Fair play itu bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam mana­jemen kami. Makanya kami me­minta dukungan BPKP, diharap­kan membawa angin segar karena kita memerlukan kepercayaan masyarakat. [Harian Rakyat Merdeka]